Cara Menjauh Dari Togel Online Paling Efektif

Seputar Hukum Judi di Indonesia

pengeluaran sgp hari iniPengeluaran Sgp Hari Ini – Secara resmi pemerintah Indonesia telah mengeluarkan larangan bermain judi sejak 1970-an. Kala itu dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian dijelaskan jika semua jenis praktik perjudian yang dilakukan di Indonesia harus dihapuskan karena dianggap bertentangan dengan agama dan moral pancasila. Hanya saja, dalam perkembangan kasus perjudian, pemerintah Indonesia juga diketahui pernah melegalkan perjudian dengan alasan kepentingan sosial dan pengembangan olahraga. Peraturan mengenai perjudian kerap mengalami perubahan dari KUHP hingga semenjak RUU KUHP. Berikut detail informasi mengenai kasus perjudian di tanah air.

Perjudian di Indonesia dan Keputusan Pemerintah
Sejak zaman dahulu, Indonesia telah mengenal dengan praktik perjudian. Bahkan hal ini juga dilakukan oleh pemerintah dengan melegalkan undian berhadiah karena keperluan mengumpulkan dana. Selain undian berhadiah yang diselenggarakan pemerintah, masyarakat tanah air juga kerap dihibur dengan jenis perjudian lain yang tidak mengantongi izin penyelenggaran. Namanya ialah lotere buntut yang dipraktikkan hingga ke pelosok-pelosok dan biasanya menyasar masyarakat kelas bawah seperti petani, buruh dan pedagang kecil.

Bisa dikatakan, masyarakat Indonesia menaruh minat besar terhadap undian hadiah maupun perjudian. Hingga kemudian Presiden Sukarno mengatakan jika permainan semacam ini merupakan tindakan perusak moral bangsa dan sempat dihentikan pada tahun 1965 melalui Keppres No. 133 Tahun 1965. Pemerintah kemudian turut mengeluarkan aturan baru terkait perjudian, di mana jenis judi legal ialah perjudian yang berada dalam ranah olahraga. Meskipun demikian, peraturan ini mendapat banyak tentangan dari masyarakat, meskipun tidak sedikit juga yang mendukung program judi legal tersebut.

Menjawab keluhan masyarakat, MUI bersama para penentang bereaksi dengan menulis surat untuk dilayangkan kepada pemerintah agar peraturan pelegalan judi kembali dievaluasi. Seiring perkembangan waktu, peraturan pemerintah mengenai perjudian pengeluaran sgp hari ini mengalami beberapa perubahan. Di mana sebelumnya tindak pidana terkait perjudian telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yang diubah dalam UU No. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian. Selain itu, pemerintah juga kembali mengeluarkan peraturan baru mengenai penertiban perjudian ITE yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2008 pasal 27 mengenai UU ITE.

RUU KUHP tentang Hukuman Bandar Judi
Sama seperti aturan yang tertera dalam KUHP tentang perjudian, judi pun masih dimasukkan dalam tindak pidana kejahatan dalam Revisi Undang-Undang KUHP (RUU KUHP). Hanya saja perbedaannya terletak pada ancaman hukuman yang menjadi lebih ringan dibandingkan ancaman pidana seperti yang telah disebutkan dalam KUHP Penertiban Perjudian. Selain itu, dalam RUU KUHP juga sempat menimbulkan tantangan beberapa waktu lalu.

RUU KUHP pada Pasal 505 ayat 1 mengenai Perjudian dianggap bisa mengarah pada perilaku legalisasi perjudian di tanah air. Fakta ini memicu tentangan besar dari banyak elemen masyarakat. Perubahan peraturan pada pasal bersangkutan dengan tambahan kalimat ‘yang tanpa izin’ dianggap mengarah pada legalisasi tindakan perjudian. Bisa diambil kesimpulan jika pihak yang berhasil mengantongi izin bisa menyelenggarakan praktik judi. Dan ini sangat bertentangan dengan peraturan yang tersebut dalam Pasal KUHP saat ini.

Dalam KUHP sebelumnya ditulis jika, dipidana dengan hukuman penjara sekitar 9 tahun bagi setiap orang yang memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencarian maupun turut serta dalam perusahaan perjudian tersebut. Sedangkan dalam pasal yang sama hasil RUU KUHP ditulis, dipidana dengan penjara paling lama 9 tahun bagi setiap orang yang tanpa izin menawarkan (….).  Petikan ‘tanpa izin’ tersebut dianggap kesalahan diksi yang bisa berakibat pada legalisasi tindakan perjudian yang sebelumnya dilarang tegas.

Sedangkan untuk pemain judi dalam RUU KUHP ancaman pidana juga mengalami perubahan menjadi 4 tahun penjara sebagai hukuman maksimal.

Perubahan peraturan mengenai penertiban perjudian tersebut dianggap akan memberikan dampak buruk bagi masyarakat sehingga diharapkan masih ada kajian ulang. Namun, seperti yang diketahui pengesahan RUU KUHP sendiri telah dilakukan pada awal tahun 2019 berbarengan dengan pengesahan RUU MD3 dalam Rapat Paripurna DPR. Meskipun ancaman bagi bandar judi semakin ringan, diharapkan tindakan kriminal ini masih bisa dihapuskan untuk menyelamatkan generasi bangsa dari tindakan-tindakan pembodohan.